TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PESERTA CALON KEPALA DAERAH
Keywords:
Prisoners, Participation and Legislation.Abstract
The participation of ex-convicts in the nominating bourse legally has been regulated in statutory regulations from philosophical foundations, constitutional foundations and other relevant regulations. So, there is no castration of a person's rights but further stipulated in the Act so that it continues to participate politically for the country.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gu-bernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016.
Budiarjo, Miriam.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik. GramediaPustaka. Jakarta.
Kaloh, J. 2010. KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH. Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Nasution, Mirza. 2011. Pertanggungjawab Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia. Medan : PT Sofmedia.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke dua Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-ganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gu-bernur dan wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 71/PUU-XIV/2016.
Budiarjo, Miriam.2008.Dasar-Dasar Ilmu Politik. GramediaPustaka. Jakarta.
Kaloh, J. 2010. KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH. Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Nasution, Mirza. 2011. Pertanggungjawab Gubernur dalam Negara Kesatuan Indonesia. Medan : PT Sofmedia.
Downloads
Published
2019-11-05
How to Cite
Josviranto, M. (2019). TINJAUAN YURIDIS PARTISIPASI MANTAN NARAPIDANA SEBAGAI PESERTA CALON KEPALA DAERAH. Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 4(4), 217–224. Retrieved from https://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/814
Issue
Section
Articles
